Para bendahara di seluruh SKPD dinilai punya andil besar terhadap keberhasilan Pemkab Grobogan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya atas laporan keuangan tahun 2015. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka bintek sistem akuntansi keuangan daerah bagi seluruh SKPD yang dilangsungkan di aula Bappeda, Sabtu (24/9/2016).
“Ibarat pasukan, bendahara merupakan ujung tombak dalam pengelolaan laporan keuangan. Keberhasilan meraih WTP ini salah satunya disebabkan pengelolaan dan laporan keuangan dikerjakan dengan baik oleh para bendahara di semua SKPD,” katanya.
Dalam kesempatan itu, bupati menyatakan, jika mengerti betul betapa susahnya jadi seorang bendahara. Terutama, jika ada selisih catatan yang tidak sesuai antara pengeluaran dan uang cash. Kemudian, ketika ada kuitansi yang terselip juga sering bikin bingung.
“Siapa bilang jadi bendahara itu enak. Saya sudah pernah memegang tugas jadi bendahara saat kerja di KUD dulu. Kalau ada selisih, pusingnya minta ampun. Soalnya, saya harus mengecek ulang semua bukti pengeluaran dengan cermat. Jadi, tugas bendahara itu memang cukup berat dan saya paham sekali dengan masalah ini,” tegas mantan Ketua DPRD Grobogan itu.
Mengingat beratnya tanggung jawab yang diemban, Sri meminta supaya para bendahara mengikuti bintek dengan sungguh-sungguh. Dia juga meminta para peserta bintek untuk menanyakan sejelas mungkin pada narasumber dari BPKB Jawa Tengah jika ada hal-hal yang dirasa kurang dipahami.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono menyatakan, kegiatan bintek tersebut dirasakan penting dilakukan mengingat Pemkab Grobogan baru satu kali meraih opini WTP. Oleh sebab itu, masih diperlukan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dilapangan.
“Melalui bintek ini kita harapkan pemahaman mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasih akrual bisa lebih baik lagi. Dengan demikian, target kita selanjutnya bisa tercapai. Yakni, bisa mempertahankan opini WTP yang sudah berhasil kita raih,” katanya.
