Bupati Grobogan Sri Sumarni melaunching kampung tangguh antiperdagangan orang di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kamis (20/7/2023).
Total ada Sebanyak 19 Kampung Tangguh Antiperdagangan Orang yang diluncurkan di Grobogan. Peluncuran program tersebut dipusatkan di Desa Kemloko. Sedangkan 18 desa di 18 kecamatan lain mengikuti secara daring.
Acara launching dihadiri jajaran Forkopimda dan pejabat terkait. Hadir pula dari BP3MI Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Semarang, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta pihak terkait lainnya.
Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, kegiatan ini sekaligus untuk mengantisipasi, maraknya kegiatan nonprosedural dalam penempatan kerja, atau yang lebih dikenal dengan perdagangan manusia. Acara ini diharapkan dapat menekan kegiatan penempatan kerja ke luar negeri secara nonprosedural atau illegal oleh calo-calo/sponsor nakal yang berada di Grobogan.
Hal in tentunya sejalan dengan upaya Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui berbagai program kegiatan. Seperti sosialisasi mekanisme prosedur penempatan kerja luar negeri, pelatihan kompetensi bagi calon pekerja migran (CPMI), serta kewirausahaan purna pekerja migran Indonesia (PMI) bagi mantan pekerja migran.
Menurut bupati, dari laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, masyarakat sudah banyak yang tahu tentang mekanisme proses untuk bekerja di luar negeri secara prosedural atau legal, namun masih ada saja yang percaya dengan tawaran bekerja dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan modus tawaran gaji besar, proses mudah, lebih murah dan tanpa keahlian / kompetensi.
"Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada masyarakat yang telah menjadi korban perdangangan orang, namun alhamdulillah gagal diberangkatkan," katanya.
Bupati menegaskan, pada hari senin kemarin, bersama jajaran OPD terkait sudah dipanggil oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, terkait hal tersebut. Beliau juga memberikan perhatian khusus di Grobogan masih ada masyarakat yang terkena bujuk rayu bekerja di luar negeri secara ilegal.
"Kementerian Sosial juga beromitmen membantu sekaligus memberikan pendampingan kepada para korban," jelasnya.
Untuk antisipasi, kepada Kepala Desa dan Camat agar tidak bosan untuk memberitahu kepada masyarakat utamanya calon pekerja migran, agar melapor terlebih dahulu jika ada tawaran bekerja ke Luar Negeri.
"Agar dikoordinasikan dengan Disnakertras, dan dicek betul keabsahan dari penyalur tenaga kerja yang ada, dan jika ada indikasi ilegal, agar melapor pada yang berwajib," pesannya.
