Bupati Kabupaten Grobogan Sri Sumarni, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP ini, diraih Kabupaten Grobogan untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Opini ini diberikan oleh Ketua BPK RI perwakilan Jawa Tengah di gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah lantai 3 Semarang, Selasa sore (16/5/2023). Turut Hadir Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Agus Siswanto, dan pejabat terkait lainnya.
Acara yang bertajuk penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 di Aula BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Grobogan, Pati, Cilacap, Kabupaten Pekalongan, Tegal, Sukoharjo, dan Kabupaten Temanggung.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho, dalam sambutanya menyampaikan, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Pasal 17 UUD No. 15 tahun 2004.
"Mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan lembaga perwakilan dan pimpinan sesuai tingkat kewenangannya," ujarnya.
Sementara menurutnya, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan opini merupakan bentuk keprofesionalan pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam pelaporan keuangan.
"Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mencurigai adanya kecurangan dalam pengeluaran keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berdampak pada potensi dan indikasi kerugian negara harus diungkap," ujarnya.
Setelah Hari Wiwoho memberikan sambutan, kemudian menyerahkan penghargaan kepada seluruh Bupati Kabupaten yang hadir.
