Media massa sebagai wadah pers dan alat komunikasi massa dinilai punya peran penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Rahmulyo Adiwibowo saat menjadi pembicara dalam sarasehan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi Grobogan, Kamis (27/4/2017).
Menurutnya, sejauh ini media dianggap sebagai salah satu sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Media juga dianggap sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia.
Ia menyesalkan masih adanya tindakan intervensi dalam pemberitaan. Untuk menghindari masalah itu, pihak media maupun pemerintah perlu menyadari adanya sinkronisasi antara undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dengan undang-undang kebebasan pers.
Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP, bagian humas hendaknya bisa menyajikan informasi kepada publik secara transparan dan mudah diakses. Kemudian, bisa menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi.
“Idealnya, sebuah lembaga harus memiliki media yang dapat jadi rujukan bagi media dan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Misalnya, dengan sarana website resmi badan publik,” jelasnya.
Acara sarasehan dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Grobogan Wiku Handoyo. Sarasehan dihadiri puluhan wartawan berbagai media yang ada di Grobogan serta perwakilan guru dan pelajar.Selain Rahmulyo, pembicara lainnya dalam sarasehan di gedung Riptaloka tersebut adalah Ketua PWI Grobogan Taslim Hadi. Dalam kesempatan itu, Taslim mengharapkan media massa bisa mendapatkan berita atau data yang baik dan benar sehingga informasi itu sampai ke masyarakat dengan tepat.
“Jika data yang disampaikan sudah bagus maka akan meminimalkan munculnya persoalan dalam pemberitaan. Jika merasa dirugikan dengan pemberitaan maka bisa menggunakan hak jawab,” katanya.
