Purwodadi - Jebolnya tanggul di Baturagung, Kecamatan Gubug, menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Untuk membahas langkah penanganan dan mitigasi ke depan, Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar rapat darurat di ruang rapat Wakil Bupati, Senin (10/3/2025). Rapat ini dipimpin oleh Bupati Grobogan, Setyo Hadi, didampingi Wakil Bupati H. Sugeng Prasetyo, S.E., M.M., serta dihadiri jajaran Forkopimda, BPBD, dan perangkat daerah terkait.
Bupati Setyo Hadi dalam rapat ini menceritakan hasil tinjauannya ke lokasi sehari sebelumnya (9/3/2025), di mana ia melihat langsung kondisi tanggul yang jebol dan dampaknya terhadap warga serta infrastruktur. Wakil Bupati Sugeng Prasetyo menekankan pentingnya meninjau berbagai variabel sebelum menetapkan status tanggap darurat, agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan.
BPBD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa berdasarkan kajian teknis, status tanggap darurat layak diterapkan dengan durasi hingga 14 hari. Pernyataan ini mendapat dukungan dari Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., dan Ketua DPRD Grobogan, Hj. Lusia Indah Artani, S.E., M.M., yang menilai percepatan penanganan perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak lebih lanjut.
Selain penanganan darurat, mitigasi jangka panjang juga menjadi perhatian dalam rapat ini. Kapolres Grobogan menyoroti perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan lahan di sekitar tanggul. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kekuatan struktur tanggul dan mencegah risiko kejadian serupa di masa mendatang. Pendekatan persuasif kepada masyarakat akan dioptimalkan agar upaya perlindungan infrastruktur pengendali banjir dapat berjalan lebih efektif.
Dandim 0717/Grobogan, Letkol Kav Barid Budi Susila, S.Sos., juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca di Jawa Tengah masih berpotensi hujan dalam beberapa waktu ke depan. Dengan demikian, langkah mitigasi dan kesiapsiagaan perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak lanjutan.
Sekda Grobogan, Anang Armunanto, yang memandu jalannya rapat, menegaskan bahwa koordinasi dalam penanganan bencana harus berjalan dalam satu komando melalui BPBD. Ia juga meminta perangkat daerah untuk bersikap proaktif tanpa harus menunggu instruksi lebih lanjut, agar upaya tanggap darurat dapat berjalan lebih efektif.
Rapat ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan koordinasi sebelum keputusan resmi ditetapkan. Dengan berbagai masukan dari pihak terkait, Pemkab Grobogan berupaya memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selaras dengan kebutuhan di lapangan dan dapat meminimalkan dampak banjir bagi masyarakat. (jsa)
