Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta semua SKPD terkait agar melakukan upaya serius untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Sebab, dari data BPS tahun 2014, angka kemiskinan di Grobogan mencapai 186.000 jiwa atau 13,86 persen dari jumlah penduduk.
“Tingkat kemiskinan di Grobogan ini menempati peringkat ke-22 di level Jawa Tengah. Ini harus jadi pemikiran bersama untuk mencari solusi penurunan angka kemiskinan tersebut. Jadi, selain infrastruktur, masalah penurunan angka kemiskinan ini juga perlu perhatian lebih,” kata bupati, saat membuka sosialisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di ruang Riptaloka, Senin (4/4/2016).
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinsosnakertrans Grobogan Andung Sutiyoso, Kepala BPS Grobogan Manggus Suryono. Hadir pula, Bagian Pengaduan BPJS Cabang Utama Kudus Yelli Herera, Kasi PSKM dan KA Dinsosnakertrans Jateng Tegoch Hadi Noegroho dan pihak PT POS Purwodadi.
Menurut bupati, mulai tahun 2014 lalu ada program keluarga harapan (PKH) dari kementerian Sosial. Program nasional ini berupa pemberian bantuan tunai langsung bersyarat untuk keluarga sangat miskin (KSM) dengan tujuan untuk membantu menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Hingga akhir 2015, sudah ada 25.306 KSM yang mendapatkan bantuan tunai langsung.
Kemudian, pada akhir 2015, sudah ada pendistribusian KIS tahap awal sebanyak 19.585 kartu. Sedangkan sisanya sebanyak 576.954 kartu akan didistribusikan secara bertahap melalui Kantor POS Purwodadi.
Namun, dalam distribusi tahap awal tersebut banyak masalah. Dimana, ditemukan banyak kesalahan data penerima yang tertera dalam KIS tersebut.
“Adanya kesalahan penulisan data dalam KIS ini harus segera diselesaikan. Program KIS ini merupakan salah satu prioritas dari Pemerintahan Jokowi-JK. Saya sudah perintahkan agar segera dilakukan koordinasi dengan pihak yang terkait urusanKIS, khususnya BPJS,” tegas mantan Ketua DPRD Grobogan itu. DNA
