Wabup Grobogan Bambang Pujiyanto mengungkapkan, realisasi belanja APBD Grobogan pada 2023 lalu terealisasi 94,50 persen dari alokasi sebesar Rp 2.818.998.277.220. Yakni dengan komposisi belanja operasional sebesar 69,44 persen, belanja modal 13,66 persen, belanja transfer 16,45 persen, dan belanja tidak terduga sebesar 0,45 persen dari total realisasi belanja daerah.
Hal itu diungkapkan Wabup dalam sidang Paripurna DPRD Gobogan dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan Akhir Tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD setempat, Rabu (20/3/2024).
Sementara itu, target pendapatan daerah tahun lalu yakni sebesar Rp 2.672.717.507.285 dan terealisasi sebesar 99,88 persen. Komposisinya yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,21 persen, pendapatan transfer sebesar 83,53 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ssebesar 0,26 persen.
Berdasarkan perhitungan realisasi APBD Tahun 2023, terdapat Surplus sebesar Rp 5.521.053.136 dan Pembiayaan netto sebesar Rp 145.968.775.885, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 151.489.829.021.
Menurut Wabup, secara keseluruhan, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023, meliputi program, kegiatan dan realisasinya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, tertuang dalam buku II LKPJ.
"Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima tugas pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan total anggaran sebesar Rp 12.234.718.000 terserap sebesar 95,92 persen," jelasnya.
Ada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana tugas pembantuan itu, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Seluruh program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Setempat, Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dan lainnya.
