Purwodadi—Pembangunan yang adil selalu menuntut satu hal: kemampuan melihat bahwa kebutuhan masyarakat tidak seragam. Dari prinsip itu, pengarusutamaan gender menjadi jembatan agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh siapa pun yang membutuhkan.
Di Pendapa Kabupaten Grobogan, Senin (1/12/2025), Wakil Bupati Sugeng Prasetyo membuka Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 yang digelar DP3AKB.
Forum ini menghadirkan staf ahli, para asisten, seluruh perangkat daerah, serta narasumber dari Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Grobogan sebagai upaya memperbaiki arah kebijakan berbasis kesetaraan.
“PUG bukan kewajiban administratif,” ujar Wakil Bupati. “Ini komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.”
Ia menegaskan bahwa PUG tidak berdiri sebagai program tersendiri, melainkan cara kerja yang wajib masuk sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Semua diarahkan agar kebijakan lebih peka terhadap perbedaan pengalaman dan kebutuhan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mulus. Wakil Bupati menyebut pemahaman soal gender masih timpang di beberapa sektor. “Masih ada yang menganggap isu gender hanya urusan perempuan,” katanya. Ia juga menyoroti analisis gender, penyusunan Gender Budget Statement, hingga integrasi gender dalam dokumen perencanaan yang belum dilakukan secara menyeluruh.
Landasan hukumnya sudah ada. Perda Nomor 10 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 menjadi landasan untuk memperkuat pelaksanaan PUG secara sistematis.
Kepala DP3AKB, Indartiningsih, menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat jejaring kerja, meningkatkan pemahaman program responsif gender, serta mempersiapkan Kabupaten Grobogan dalam penilaian Prahita Eka Praya (PEP) dengan target naik dari peringkat Madya menjadi Nindya.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap integrasi gender tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjelma menjadi kepekaan yang hadir dalam setiap keputusan. Sebab pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan, tetapi dari seberapa jauh ia mampu memberi ruang yang setara bagi semua warganya.
